INDONESIA DI TANGAN BUPATI - WALI KOTA, Sleman

Inovasi Pendidikan dan Kesehatan Bupati Sleman, Sri Purnomo

Sekolah dan Puskesmas Sudah Berstandar ISO

Sri Purnomo

Sleman merupakan kabupaten terkaya di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. PTN dan PTS ternama ada di kabupaten penghasil salak pondoh tersebut. Pemkab Sleman pun melakukan berbagai upaya agar lulusan SLTA bisa menjadi bagian dari kampus-kampus top tersebut.

Sebenarnya yang pantas disebut sebagai kota pendidikan adalah Sleman. Di kabupaten itu, terdapat kampus ternama dan juga tertua di Indonesia. Ada empat perguruan tinggi negeri (PTN) di Sleman, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran”.

Sementara itu, untuk perguruan tinggi swasta (PTS) terdapat kampus tertua di Indonesia, yakni Universitas Islam Indonesia (UII) yang didirikan oleh proklamator Mohammad Hatta, Natsir, dan tokoh perjuangan lainnya. Selain itu juga ada Universitas Atmajaya, STIE YKPN, dan Universitas Sanata Dharma (USD).

Di Sleman, sedikitnya terdapat 250 ribu mahasiswa yang datang dari berbagai daerah. Bupati Sleman, Sri Purnomo menyadari betul potensi yang dimiliki daerahnya di bidang pendidikan. Beliau tidak ingin warga Sleman hanya menjadi penonton.

Karena itu, setiap kali menjelang tahun ajaran baru atau musim penerimaan mahasiswa baru, Sri mengumpulkan para rektor PTN dan PTS tersebut. Beliau menyodorkan nama-nama lulusan SLTA di Sleman yang berprestasi. Respon para rektor pun positif.

Pendidikan memang menjadi program unggulan di periode pertama kepemimpinan Sri Purnomo. Dari APBD Rp 2,3 triliun, Pemkab Sleman mengalokasi hampir separuhnya untuk pendidikan. Bupati Sleman mewajibkan warganya minimal menempuh pendidikan hingga SLTA. Biaya pendidikannya pun disiapkan oleh pemkab. Pada 2010, setiap siswa SMA disubsidi Rp 1,4 juta per tahun. Untuk siswa SMK disediakan Rp 1,8 juta per tahun. Subsidi itu kini meningkat menjadi Rp 2,4 juta per tahun (SMK) dan Rp 2,04 juta per tahun (SMA).

SMK di Sleman baik negeri maupun swasta, rata-rata sudah bersertifikasi ISO 9001-2008. Itu menunjukkan bahwa SMK di Sleman memiliki standar mutu yang diakui internasional.

Untuk memudahkan lulusan SMK mencari kerja, pemkab menyediakan dua unit mobil sarkeling (pasar kerja keliling). Di mobil tersebut, siswa SMK bisa mencari informasi lowongan pekerjaan dan mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan. Program itu berlangsung sejak 2012. Kementerian Ketenagakerjaan menjadikan program sarkeling tersebut sebagai percontohan bagi daerah lain.

Psikolog di Puskesmas

Puskesmas di Sleman sedikit berbeda dengan puskesmas-puskesmas di daerah lain. Pemkab Sleman menyediakan seorang psikolog di tiap-tiap puskesmas di Kabupaten Sleman. Tugas psikolog adalah melayani masyarakat yang ingin berkonsultasi.

Menurut Sri, hasil kajian yang dilakukan pemkab menunjukkan bahwa beban hidup yang semakin kompleks membuat tingkat stress masyarakat juga meningkat. Dengan adanya psikolog di setiap puskesmas, diharapkan tingkat stress masyarakat bisa dikurangi.

Sama halnya dengan kabupaten lain, Sleman memberlakukan pelayanan kesehatan gratis bagi warganya. Terutama yang belum tertampung di BPJS maupun jamkesmas. Warga dilayani di dua RSUD di Prambanan dan Murangan, 25 puskesmas (enam diantaranya melayani rawat inap), dan 26 Rumah Sakit Umum (RSU).

Puskesmas di Sleman juga sudah berstandar ISO 9001-2008. Untuk mengelola puskesmas, dibentuklah badan layanan unit daerah (BLUD). Enam diantaranya adalah puskesmas rawat inap.

Bayi yang lahir di Sleman juga langsung mendapatkan pelayanan akta kelahiran gratis. Baik bayi yang lahir di rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik bidan. Pihak rumah sakit cukup mengirim data bayi yang lahir tersebut ke dinas kependudukan dan catatan sipil. Petugas dispendukcapil yang mengirim aktanya ke rumah sakit.

Terobosan yang dilakukan Sri Purnomo di bidang pendidikan dan kesehatan berdampak signifikan terhadap perkembangan warga Sleman. Indeks pembangunan manusia (IPM) Sleman mencapai 85.89. termasuk kategori tinggi di Indonesia. Pendapatan asli daerah (PAD) Sleman juga meningkat empat kali lipat di era Sri Purnomo. Pada 2010, saat awal Sri menjabat, PAD Sleman hanya Rp 150 miliar, saat ini angkanya mencapai Rp 600 miliar. 

Read More

INDONESIA DI TANGAN BUPATI - WALI KOTA, Buleleng

Inovasi Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana

Efisiensi Program demi Muluskan Jalan

Putu Agus Suradnyana

Infrastruktur menjadi masalah serius di Kabupaten Buleleng beberapa tahun lalu. Di era kepemimpinan Bupati Putu Agus Suradnyana, persoalan itu mendapat perhatian serius.

Jalan lintas desa yang mengubungkan Desa Selat, Tegallinggah, hingga Wanagiri di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pun kini mulus. Pada 2012 jalan itu nyaris tidak bisa dilalui, bahkan dengan motor trail sekalipun. Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana pernah terjatuh ketika mengendarai motor di jalan tersebut.

Pada 2014, jalan sepanjang 8 kilometer itu digelontor dana besar, Rp 4,03 miliar. Hasilnya jalan kini diaspal dengan hotmix. Jangankan sepeda motor, kendaraan niaga sekelas truk engkel kini bisa melintasi jalan itu.

Infrastruktur menjadi titik utama perhatian Agus sejak dilantik pada 27 Agustus 2012 bersama Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra. Berangkat dari latar belakang seorang pengusaha, Agus paham betul bahwa infrastruktur sangat dibutuhkan bagi perekonomian Buleleng.

Tak lama setelah dilantik, duet Agus-Sutjidra melontarkan program penuntasan jalan milik kabupaten. Seluruhnya harus diaspal dengan kualitas hotmix. Sebuah program yang prestisius karena saat itu ada 228,385 kilometer jalan yang rusak. Total panjang jalan kabupaten 878,192 kilometer.

Butuh dana ratusan miliar untuk meningkatkan kualitas jalan menjadi aspal hotmix. Padahal, kemampuan APBD Buleleng ketika itu sangat terbatas. Jalan, menurut Agus sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebelum mengemban amanat sebagai seorang kepala daerah, Agus melihat kondisi riil di masyarakat ketika dipercaya sebagai anggota DPRD Bali.

Saat menjadi anggota DPRD, beliau melihat banyak masyarakat pedesaan yang sulit menjual hasil panen kebunnya karena tidak memiliki akses infrastruktur yang baik. Jalan yang rusak hingga mengelupas membuat biaya angkut hasil panen membengkak dan menekan keuntungan petani.

Petani tidak memiliki akses yang baik ke pasar tradisional. Ironisnya, petani di beberapa desa yang tinggal dekat dengan perbatasan kabupaten memilih menjualnya ke kabupaten lain. Alasannya sederhana, jalan menuju ibu kota kecamatan rusak disamping jarak menuju ibu kota kabupaten yang jauh hingga puluhan kilometer.

Program infrastruktur itu berbuah manis. Pertumbuhan ekonomi kabupaten terus meningkat dan kini ada di atas Bali. Pada 2011 pertumbuhan ekonomi Buleleng 6,11 persen, di bawah Bali yang saat itu sebesar 6,49 persen. Terakhir pada 2013, pertumbuhan ekonomi Buleleng 6,71 persen, di atas Bali yang mencapai 6,05 persen.

Petani-petani kini tidak perlu lagi mengeluarkan dana besar untuk biaya angkut hasil panen ke ibu kota kecamatan. Petani-petani pun didorong menjual hasil panen mereka ke pasar-pasar tradisional terbesar di masing-masing kecamatan sehingga perputaran uang di dalam kabupaten semakin besar.

Naik Trail Untuk Serap Aspirasi

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana biasanya menyerap aspirasi langsung kepada masyarakat dengan cara touring mengendarai motor trail. Sepekan sekali, beliau bersama beberapa kepala dinas mendatangi desa-desa yang harus mendapat perhatian khusus, terutama di bidang pertanian.

Kepala dinas pekerjaan umum, kepala dinas pertanian dan peternakan, serta kepala dinas kehutanan dan perkebunan tidak boleh absen dalam agenda touring. Setelah peningkatan infrastruktur jalan, Agus menilai bahwa sektor pertanian wajib diperhatikan. Peningkatan produksi tani dan akses hasil panen juga harus dibuka seluas-luasnya. Akses yang kini ditekankan adalah jalan produksi dengan kualitas beton.

Demikian pula jalan-jalan aspal di pedesaan, jalan-jalan aspal yang masuk kategori nonstatus itu akan diaspal bertahap tahun ini. karena pemerintah kabupaten tidak berhak mengaspal jalan nonstatus, pengaspalan akan dilakukan pemerintah desa.

Pemerintah kabupaten pun meningkatkan alokasi dana desa (ADD) hingga 300 persen. Sebanyak 60 persen dari ADD harus dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur pedesaan.

Selain infrastruktur, lewat hasil touring, masalah yang mengemuka adalah minimnya suplai air, terbatasnya bibit unggul, hingga sulitnya pemasaran hasil panen. Dengan perhatian khusus pada sektor pertanian, mantan ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Bali itu yakin pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat. Buleleng selama ini masuk dalam tiga besar presentase penduduk miskin terbanyak di Bali. Beliau berharap jumlah penduduk miskin dapat berkurang perlahan

Read More

INDONESIA DI TANGAN BUPATI - WALI KOTA, Bengkulu Utara

Pengembangan Minapolitan ala Bupati Bengkulu Utara, Imron Rosyadi

Produksi Ikan Capai 27 Ton Per Hari

Imron Rosyadi

Sejak memiliki kawasan minapolitan di Kecamatan Padang Jaya, produksi ikan di Kabupaten Bengkulu Utara meningkat tajam, setiap hari tidak kurang dari 27 ton ikan dihasilkan dari daerah di pesisir pantai barat Sumatera itu.

Bupati Bengkulu Utara, Imron Rosyadi boleh berbangga. Wilayahnya dinobatkan sebagai penghasil ikan terbaik ketiga tingkat nasional dan satu-satunya kabupaten yang masuk tiga besar program budi daya perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada 2014, produksi ikan di Bengkulu Utara mencapai 9.867,25 ton. Jadi bila dirata-rata, 27 ton perhari. Itu baru produksi ikan air tawar hasil budi daya. Dominasinya ikan nila (4.432,53 ton) dan ikan mas (2.214,42 ton).

Sejak ada kawasan minapolitan, produksi ikan di Bengkulu Utara terus merangkak naik. Pada 2010, produksi ikan hanya 6.510,1 ton. Tahun berikutnya berturut-turut naik menjadi 7.400 ton (2011), 8.097 ton (2012), lalu 9.867 ton (2013).

Menurut Imron, hasil ikan di daerahnya tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Provinsi Bengkulu. Hasil petani ikan budi daya sudah dikirimkan ke Lubuklinggau dan beberapa kota di Sumatera Barat.

Awalnya Imron melihat bahwa perairan di wilayah Kecamatan Padang Jaya sangat potensial menjadi wilayah perikanan kolam. Setelah mencanangkan beberapa program perikanan budi daya, keseriusan Imron tercium Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akhirnya ikut menyokong program tersebut.

Program perikanan budi daya tak hanya digalakkan di wilayah minapolitan Padang Jaya, melainkan menyebar di seluruh kecamatan. Semboyan ‘sehat makan ikan’ juga dikembangkan dengan pelepasan puluhan ribu bibit ikan di setiap danau yang ada di kecamatan. Diharapkan bibit-bibit itu bisa berkembang bagi masyarakat.

Kini Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melirik potensi lain, yakni pengembangbiakan ikan sidat atau yang lebih dikenal belut. Ikan itu biasa diekspor ke Jepang dan Tiongkok. Bahkan kementerian berjanji akan mencarikan investor yang mau menanamkan modal untuk pengembangbiakan ikan tersebut.

Bengkulu Utara sangat menyokong pendapatan daerah Provinsi Bengkulu, terutama dari sector pertambangan dan investasi luar negeri. Maklum, Bengkulu Utara merupakan kabupaten terbesar yang berhasil mendatangkan investor di sektor perkebunan maupun pertambangan.

Hal itu berdampak langsung bagi kabupaten tetangga maupun daerah lain di Provinsi Bengkulu. Dari sepuluh tahun masa kepemimpinan Imron, dana bagi hasil (DBH) pertambangan Provinsi Bengkulu dan daerah tetangga Bengkulu Utara meningkat.

Dituturkan Imron, sektor pertambangan sudah berperan banyak dalam pertumbuhan ekonomi Bengkulu Utara maupun Provinsi Bengkulu. Bukan hanya masukan pajak dan royalty, serapan tenaga kerja serta tumbuhnya ekonomi kecil juga menjadi salah satu keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah.

Bukan hanya pertambangan, sektor perkebunan terutama karet dan kelapa sawit juga menjadi primadona di wilayah itu. bahkan kabupaten tersebut menjadi penghasil kelapa sawit dan karet terbesar di Provinsi Bengkulu.

Obsesi Kota Terpadu Mandiri Lagita

Sejak 2010, Bengkulu Utara memiliki Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita yang diresmikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar. Nama Lagita merupakan singkatan dari nama tiga kecamatan, yakni Lais, Giri Mulya, dan Ketahun.

KTM berdiri di atas lahan seluas 99.251 hektare. Sekitar 50 hektare disiapkan sebagai pusat KTM yang direncanakan berdiri rumah sakit, sekolah, permukiman, dan pusat perbelanjaan. Pembangunan KTM itu mendapatkan kucuran dana segar Rp 96 miliar dari Kemenakertrans.

Dibukanya KTM di Bengkulu Utara merupakan buah dari upaya keras Imron melobi pemerintah pusat. Menurut Imron wilayahnya tidak akan bisa maju kalau mengandalkan APBD. Karena itu Imron ngotot membangun KTM dan bersaing dengan 300 kabupaten yang mengajukan hal sama. Akhirnya dipilih 44 kabupaten, salah satunya Bengkulu Utara.

Pada 2013, Imron mendapatkan kepastian dari Kementerian Kesehatan akan didirikannya rumah sakit pertama di pusat KTM, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun. Pemilihan Kecamatan Ketahun sebagai pusat KTM serta Lais dan Giri Mulya sebagai daerah penyangga bukan tanpa alasan. Ketahun saat ini menjadi kecamatan dengan perputaran ekonomi tertinggi di Bengkulu Utara, mengalahkan Arga Makmur, ibu kota Bengkulu Utara.

KTM menjadi salah satu strategi Imron untuk memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kini sarana pendidikan, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan sedang dibangun di Ketahun.

Read More

INFO PEMERINTAHAN, Kabupaten Gresik

Empat Tahun Memimpin, Sambari - Qosim Majukan Gresik
APBD Surplus Rp 850 Miliar

Duet SQ Berhasil Memajukan Kabupaten Gresik

Hari ini, tepat empat tahun enam bulan Bupati Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Mohammad Qosim memegang tampuk kepemimpinan Kabupaten Gresik. Banyak prestasi yang telah mereka torehkan.

Bukti prestasi duet Sambari dan Qosim yang akrab disebut SQ tak hanya berupa beragam penghargaan yang diterima. Pencapaian positif pun mereka raih dalam bidang kinerja anggaran dan pembangunan fisik.

Capaian anggaran kabupaten gresik telah jauh melejit dari target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pada 2010, APBD Gresik hanya berkisar Rp 923 miliar. Dalam siding paripurna, DPRD Gresik menetapkan target APBD sebesar Rp 1,715 triliun yang harus dicapai selama lima tahun pemerintahan.

Kini APBD Gresik 2015 yang telah terealisasi sebesar Rp 2,565 triliun atau surplus Rp 850 miliar dari target. Sebelumnya, kenaikan APBD selama lima tahun periode pemerintahan ‘hanya’ Rp 250 miliar. Di era kepemimpinan SQ yang belum genap satu periode, kenaikan sudah menembus angka Rp 850 miliar.

Dana APBD dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbagai pembangunan yang bermanfaat bagi warga. Saat awal menjabat pada 2010, SQ langsung menggebrak dengan membangun waduk seluas 50 hektare di Desa Sukodono, Kecamatan Panceng untuk mengatasi kesulitan air irigasi dan keperluan usaha warga sekitar.

Pembangunan disusul dengan mega proyek Bendung Gerak Sembayat (BGS) pada 2011 di Desa Sidomukti, Kecamatan Bungah yang dibantu Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat. Bendungan multi fungsi seluas 87 hektare yang diproyeksikan bisa menampung 7 juta meter kubik air itu akan digunakan untuk menangkal banjir tahunan di wilayah daerah aliran sungai Bengawan Solo. Air tampungan juga akan disalurkan untuk irigasi. Di sekitar BGS terdapat ratusan hectare sawah produktif dan tambak untuk budi daya ikan. Warga Gresik bisa leluasa memanfaatkannya. Bahkan, warga Kabupaten Lamongan juga bisa merasakan manfaat BGS.

Bendungan juga akan dimanfaatkan sebagai penyuplai bahan baku air bersih untuk PDAM. Rencananya kapasitas produksi akan mencapai 2.000 liter per detik serta diproyeksikan bisa menambah kapasitas pelanggan ke kalangan industri dan rumah tangga, khususnya di Gresik Utara.tidak tanggung-tanggung, nilai investasinya sekitar Rp 1,3 triliun.

BGS juga diproyeksikan menjadi kompleks wisata air, berbagai even olah raga air juga bisa dilangsungkan mulai renang, dayung, hingga selam.

Terus Tambah Fasilitas Publik

Sebentar lagi Kabupaten Gresik memiliki stadion sendiri. Stadion Bukit Lengis berdiri di atas bukit di Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas. Proyek tahun jamak dengan total anggaran Rp 270 miliar itu ditargetkan tuntas Juni tahun ini. saat ini progress pembangunan telah mencapai lebih dari 85 persen.

Untuk mendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan, kini telah dibangun Pelabuhan Internasional Kalimereng di Kecamatan Manyar yang akan terintegrasi dengan sarana perkantoran industri serta pemukiman terpadu. Dipastikan denyut nadi kehidupan industri Kota Gresik akan kian semarak.

Wakil Bupati Mohammad Qosim menambahkan, sarana dan prasarana publik juga terus dikembangkan di tengah kota. Salah satunya adalah gedung multi fungsi Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) di Jalan Jaksa Agung Suprapto.

Maraknya proyek mercusuar berjalan beriringan dengan penanganan urusan wajib. Mulai urusan pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur jalan. Menurut Qosim, dana pendidikan mencapai Rp 700 miliar, lebih dari total APBD 2015. Jumlah itu setara dengan 30 persen diantara total APBD 2015 yang mencapai Rp 2,565 triliun.

Di bidang kesehatan, RSUD Ibnu Sina juga terus ditingkatkan, baik kualitas pelayanan maupun pengembangan fasilitas. Sejak 2014, gedung lima lantai untuk fasilitas Ponek RSUD Ibnu Sina mulai dibangun. Pembangunannya dilanjutkan tahun ini dengan anggaran Rp 40 miliar.

Dana jumbo juga digelontorkan untuk pelebaran dan peninggian bahu jalan. Saat ini sejumlah ruas jalan kabupaten memiliki lebar masing-masing tujuh meter di sisi kiri dan kanan. Tahun ini kualitas jalan kabupaten dan jalan desa akan tersu ditingkatkan.

PENGHARGAAN

1. Adipura kategori kota sedang (2011)
2. Adipura Bangun Praja (2011)
3. Adiwiyata (2011)
4. Juara pertama Piala Presiden Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) (2011)
5. Penghargaan bidang kepemimpinan inovatif (2011)
6. Manggala Karya Kencana (2013)
7. Adipura ke-10 kategori kota sedang terbersih (2014)
8. Kabupaten berkinerja sangat tinggi di era otonomi daerah (2014)
9. Tanda kehormatan Satyalencana Pembangunan Pertanian (2014)
10. Anubhawa Sasana Desa (2014)
11. Otonomi Award JPIP kategori sanitasi total berbasis masyarakat (2014)
12. Sistem manajemen mutu ISO9001:2008 kategori penempatan tenaga kerja (2014)
13. Indonesian Green Region Award (IGRA) (2014)

KINERJA PEMERINTAHAN

1. Peringkat satu nasional bidang jasa konstruksi (2010)
2. Peraih komponen kota terbaik kabupaten/kota BLH Pemprov Jatim (2012)
3. Pembina industrial peace award Provinsi Jatim (2013)
4. Peraih investment award Provinsi Jatim (2013)
5. Peraih BUMD Award (2014)
6. Penghargaan akuntabilitas kinerja (2014)
7. Tilik desa dua bulan sekali menginap di rumah warga sambung rasa sebulan sekali.

PROYEK FISIK

1. Waduk Desa Sukodono, Panceng. 50 ha
2. Bendung Gerak Sembayat (BGS) 87 ha
3. Stadion Bukit Lengis tahap 1 bertaraf nasional
4. GOR Kanjeng Kromo Wijoyo di Alun-Alun Sidayu
5. Pelabuhan Internasional Kalimereng
6. Gedung Wahan Ekspresi Poesponegoro (WEP)
7. RSUD Ibnu Sina lima lantai
8. Pelebaran dan peninggian jalan kabupaten
9. Lapangan terbang di Pulau Bawean
10. RSUD Umar Mas’ud di Pulau Bawean
11. Jalan lingkar Pulau Bawean
12. Pintu gerbang masuk Kota Gresik (dari Surabaya dan Lamongan)
13. Akses baru (Jl. Siti Fatimah binti Maimun).

Read More

INDONESIA DI TANGAN BUPATI - WALI KOTA, Maluku Tengah

Inovasi Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua

Berkantor Keliling SKPD

Tuasikal Abua

Suhu politik di Maluku Tengah cukup tinggi. Tantangan terbesar bupati Tuasikal Abua pada awal kepemimpinan ialah menyatukan lagi komponen masyarakat yang sempat terbelah gara-gara pilkada. Salah satu program unggulannya adalah Tabaos Masohi Menata Negeri.

Sejak dilantik pada 8 September 2012, Bupati Maluku Tengah Tuasikan Abua meluncurkan program Tabaos Masohi Menata Negeri. Dalam program itu, bupati berkantor secara bergiliran di kantor SKPD (satuan kerja perangkat daerah), selain itu bupati mengajak jajaran SKPD berkantor di 18 kecamatan dan 161 desa.

Tabaos dalam kosmologi orang Maluku, mengandung makna seruan, ajakan, atau imbauan kepada seluruh komponen masyarakat atau anak negeri untuk bersama bergandengan tangan dalam membangun daerah. Sementara itu Masohi Menata Negeri memiliki pemahaman membangun daerah bukan hanya dengan modal kemampuan diri sendiri atau sekelompok orang, tetapi kerja sama diantara berbagai elemen dengan tidak melemahkan satu sama lain dan tidak saling melumpuhkan kapasitas masing-masing.

Tuasikal menjelaskan, kosmologi tersebut merupakan kearifan hidup orang bersaudara di Maluku yang telah lama berkembang dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Maluku Tengah. Nilai tersebut menjadi salah satu nilai budaya penting daerah ini yang biasanya lebih dikenal dengan nama Masohi.

Tabaos dikemas dalam rangkaian kegiatan dialog interaktif, temu warga, kunjungan lapangan, dan pelayanan oleh SKPD. Tabaos akan dibarengi pula dengan sosialisasi program atau kebijakan maupun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan.

Dengan begitu, masyarakat mengetahui program dan kegiatan pemerintah daerah serta pemerintah daerah dapat lebih mensinkronkan program dan kegiatan pembangunan yang lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Selain itu, Tabaos dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja SKPD dalam pelayanan publik. Tuasikal pun sempat berkantor di dinas tenaga kerja dan transmigrasi serta dinas kehutanan dan perkebunan. Masih ada beberapa SKPD yang disinggahi, yakni pertanian dan peternakan, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas kelautan dan perikanan; pelayanan administrasi izin usaha. Tabaos Menata Negeri dititikberatkan kepada penataan organisasi, penataan kepegawaian, penataan pengelolaan keuangan daerah, penataan perencanaan, dan pengendalian pembangunan daerah, serta penataan dan pemetaan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.

Pemantapan persiapan untuk program tersebut telah dilakukan pada 2014 bahwa bupati berkantor di SKPD, terutama SKPD yang mengelola pemberdayaan masyarakat.

Sebagian penghargaan

1. Perencanaan pembangunan daerah terbaikpada 2013 dan 2014.
2. Penghargaan Pangripta Nusantara pada 2013dari menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala Bappenas.
3. Nomine unggulan pemerintahan daerah inovatif dari menteri dalam negeri pada 2014.

Read More

INDONESIA DI TANGAN BUPATI - WALI KOTA, Tanah Bumbu

Inovasi Mardani H. Maming, Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Satu Miliar Satu Desa Cukup dari APBD

Kalau pemerintah pusat memiliki program dana Rp 1,4 miliar per desa, Kabupaten Tanah Bumbu punya program serupa lebih dahulu. Setiap desa yang pernah menjadi bagian dari Kabupaten Kotabaru itu sudah merasakan gelontoran dana Rp 1 miliar dari pemkab.

Para kepala desa di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) kini tak perlu pusing-pusing lagi untuk membangun desa. Sebab, 144 desa di Tanbu mendapat jatah anggaran Rp 1 miliar. Program itu dirancang oleh bupati Mardani H. Maming sejak awal menjabat pada 2010. Namun program satu miliar satu desa itu baru dilaunching pada 29 Januari lalu di Gedung Mahligai Bersujud, Kapet, Batulicin.

Menurut Mardani, dana pembangunan tersebut disiapkan dari APBD Tanbu. Pada 2015 APBD Tanbu berkekuatan Rp 1,5 triliun. Mardani mengklaim bahwa program tersebut merupakan yang pertama kali di Kalimantan Selatan.

Dalam penggunaan dana itu, pemkab menyiapkan tenaga konsultan yang akan bekerja sama dengan desa. Mereka diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Selain itu, kepala desa punya kewenangan untuk membangun infrastruktur. Pemkab ingin memperpendek birokrasi, cukup dikembalikan kepada desa. Tentu itu berlaku bagi pembangunan infrastruktur yang besarannya tidak lebih dari Rp 1 miliar. Dengan demikian, ada pembagian jelas antara pemkab dan pemerintahan desa. Pemkab berfokus pada pembangunan infrastruktur yang besar-besar saja. Selain itu dana pembangunan juga digunakan untuk insentif kepala desa yang mencapai Rp 5 juta per bulan.

Ada tiga bidang pembangunan yang menjadi sasaran program tersebut, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Masing-masing desa akan diberikan keleluasaan yang sebesar-besarnya oleh pemerintah daerah untuk membuat program pembangunan prioritas apa saja sebagai bentuk representasi aspirasi kolektif masyarakat desa.

Berbagai persiapan juga sudah dilakukan, diantaranya mengadakan pelatihan sistem pengelolaan keuangan oleh tim pengelola dana alokasi desa (DAD), membuat peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan dana program satu miliar satu desa, membuat peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan dana pembangunan Rp 1 miliar, dan membentuk tim pendampingan dalam hal pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di desa.

Untuk program pengawasan, Mardani membuat sebuah terobosan. Seorang warga yang menemukan penyimpangan tak perlu repot ke inspektorat, cukup menyampaikan via media sosial. Tentu saja dengan foto atau bukti awal penyelewengan dana tersebut.

Mardani memang seorang bupati yang melek teknologi informasi (TI). Di ruang kantor dan rumahnya tersambung semua database pemerintahan dan sistem TI yang membuatnya mudah mengontrol dan menerima laporan.

Mardani berharap program tersebut bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Pencarian dananya akan dilakukan tiga tahap. Tahap pertama 40 persen. Setelah ada pertanggungjawaban lengkap, berita acara, dan foto-foto kegiatan, akan dicairkan lagi 40 persen. Tahap terakhir 20 persen.

Program strategis

1. Program bantuan dana pembangunan satu miliar satu desa sejak Januari 2015. Total ada 144 desa.
2. Pembangunan infrastruktur jalan antar desa, kecamatan, dan ibu kota kabupaten.
3. Program kesehatan gratis bagi ibu hamil hingga melahirkan termasuk bila harus operasi Caesar.
4. Warga kurang mampu mendapat pelayanan gratis di puskesmas dan rumah sakit.
5. Pelayanan kesehatan gratis bagi balita di posyandu.
6. Pendidikan gratis wajib belajar 12 tahun, baik sekolah negeri maupun swasta.
7. Program satu PAUD satu desa.
8. Bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani.
9. Penyerahan bantuan kapal perikanan tangkap kepada kelompok-kelompok nelayan.

Read More

INDONESIA DI TANGAN BUPATI - WALI KOTA, Kudus

Inovasi Musthofa, Bupati Kudus, Jawa Tengah

Mendorong Masyarakat Menjadi Pengusaha

Musthofa

Sebagian besar warga Kudus merupakan buruh lepas di sejumlah perusahaan besar. Bupati Kudus Musthofa berupaya mengubah mindset masyarakat dari mental pekerja menjadi mental pengusaha.

Kudus merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan luas wilayah paling kecil. Yakni sekitar 42,5 ribu hektar. Jumlah penduduknya 889.483 jiwa. Lebih dari enam tahun Musthofa menjadi bupati di kabupaten itu. salah satu pilar visi yang beliau kemukakan adalah mewujudkan Kudus yang semakin sejahtera.

Dari visi itu Musthofa memiliki empat strategi. Yaitu, penguatan pangan, kesehatan, pendidikan, serta tumbuhnya kewirausahaan. Sejak awal menduduki jabatan bupati, Musthofa ingin mengubah pola pikir masyarakat agar menjadi seorang pengusaha.

Semangat itu didasari atas julukan Kudus sebagai kota industri rokok. Saat ini sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah buruh harian lepas. Di Kudus terdapat sedikitnya tiga perusahaan besar, yakni PT Djarum, PT Nojorono Tobaco Indonesia, dan PT Sukun. Selain itu ada perusahaan makanan seperti PT Mubarokfood yang terkenal produk jenangnya dan PT Polytron dengan produk elektroniknya.

Banyaknya perusahaan itu mampu menopang perekonomian masyarakat. Pendapatan per kapita masyarakat Kudus tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Jawa Tengah. Pada 2013 pendapatan per kapita masyarakat Kudus selama lima tahun mencapai Rp 15 juta. Angka itu lebih tinggi daripada kota Semarang yang hanya Rp 12 juta.

Selain itu potensi cukai yang disetorkan kepada pusat cukup tinggi. Data pada 2011, cukai mencapai Rp 14,9 triliun. Lebih tinggi 8,7 persen dari tahun sebelumnya. Bila ditambah cukai dari perusahaan non rokok, pada 2011 totalnya mencapai Rp 18,79 triliun. Kebijakan pengembalian cukai ke daerah pun cukup menguntungkan. Paling tidak pada 2014, pengembalian cukai yang diterima Kudus mencapai Rp 125 miliar.

Pria yang pernah menjabat komisaris di sebuah perusahaan asuransi itu prihatin dengan pola pikir masyarakat. Beliau meyakini, kondisi tersebut bisa dirubah. Potensi ekonomi diwujudkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Jaminan sejak lahir hingga meninggal ditanggung pemerintah. Artinya, pengurusan akta kelahiran, jaminan kesehatan, hingga santunan kematian menjadi tanggung jawab pemerintah. Semua dibiayai APBD sebesar Rp 1,3 triliun per tahun. Kebijakan itu pun diterapkan sejak awal beliau memimpin pada 2008 hingga sekarang.

Aspek kesehatan juga demikian, Musthofa tidak ingin warganya sulit mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. Seluruh pelayanan kesehatan milik pemerintah untuk kelas III digratiskan. Anggarannya diambil dari APBD ditambah pengembalian cukai dari pusat.

Selesai penguatan aspek kesehatan, Musthofa melanjutkan pada aspek pendidikan. Wajib pendidikan 12 tahun pun diterapkan gratis untuk sekolah negeri. Pembiayaan ditanggung pemerintah dengan pembiayaan diambilkan dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.

Tahun ini total pembiayaan untuk biaya operasional sekolah di Kabupaten Kudus mencapai Rp 169 miliar. Perinciannya Rp 138 miliar berasal dari APBN, Rp 4 miliar berasal dari APBD Provinsi, dan Rp 27 miliar berasal dari APBD Kabupaten.

Kemudian untuk sekolah swasta, Musthofa memberikan perlakuan berbeda. Porsi gratis tidak diberikan kepada seluruh siswa, hanya 20 persen yang bebas biaya.

Pria yang pernah menjadi anggota DPRD Jateng periode 2004-2009 itu meminta masyarakat memanfaatkan kebijakan yang telah dirinya susun. Saat ini tidak ada lagi alasan tidak sekolah. Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran agar semua bisa mendapatkan hak pendidikan.

Dua kebijakan tersebut berlangsung hingga sekarang. Selanjutnya mewujudkan masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan. Musthofa sedang menyiapkan program kredit usaha produktif. Beliau menitikberatkan pada kelompok UKM yang produktif. Pelaku UKM bisa mengajukan pinjaman kepada pemerintah dengan bunga lebih murah. Yakni 6 persen per tahun. Tentu saja agar tidak memberatkan masyarakat, kredit itu diberikan tanpa agunan paling besar Rp 20 juta.

Pinjaman tersebut terbagi dalam empat kategori, disetiap kategori ada batas maksimal pinjamannya. Kategori pertama ditandai warna merah dengan batas maksimal Rp 5 juta. Lalu kartu biru dengan batas maksimal Rp 10 juta. Selanjutnya Rp 15 juta untuk warna hijau dan abu-abu batasnya Rp 20 juta.

Bupati Lapor Rakyat

Sosialisasi program yang disusun Musthofa dipublikasikan tidak hanya melalui media. Beliau memiliki kegiatan rutin seminggu sekali mengunjungi kampung-kampung. Kegiatan itu disebut Bupati Lapor Rakyat.

Bentuk kegiatannya sederhana, hamper mirip dengan sarasehan bersama warga. Lokasinya pun berpindah-pindah. Biasanya yang menjadi jujukan adalah perkampungan yang jauh dari kota. Misalnya desa Gulang, kecamatan Mejobo.

Dalam forum itu, Musthofa memberi kebebasan untuk bertanya maupun mengadu. Kegiatan tersebut tidak lepas dari slogan 3M (mendengar, melihat, merasakan) yang selalu digembor-gemborkannya.

Ada manfaat yang bisa diambil dari kegiatan tersebut. Keakraban adalah yang pertama. Lalu kinerja jajaran dibawahnya terkontrol dengan baik. Setiap ada pengaduan, Musthofa langsung mengecek ke kepala dinas yang bersangkutan, kemudian saat itu juga memberi solusi.

Selain itu Musthofa tidak jarang memotivasi masyarakat secara langsung. Misalnya disela-sela melaksanakan tugas, beliau menghampiri salah satu sekolah. Tidak jarang pihak sekolah memberinya waktu untuk mengajar di kelas.

Biasanya Musthofa mengecek fasilitas sekolah sudah memadahi atau belum dari siswa. Selain itu, beliau senang menceritakan kisah hidupnya pada mereka. Mulai bergelut dibidang asuransi, masuk dunia perbankan, hingga menjadi pengusaha dan bupati. Cerita-cerita itu beliau sampaikan untuk menggugah semangat siswa. Setidaknya mereka memiliki cita-cita yang tidak sekadar menjadi pegawai.

Menurut Musthofa, menjabat bupati ibarat kontrak amanah. Selama dua periode, atau sepuluh tahun, beliau harus bisa membuktikan Kudus menjadi lebih baik.

Read More