INDONESIA DITANGAN BUPATI - WALI KOTA, Banyuwangi

Inovasi Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Umumkan Alokasi APBD di Baliho Jumbo.

Abdullah Azwar Anas

Bukan hanya sector pariwisata yang digarap serius oelh bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Sektor pemerintahan dan ekonomi juga menjadi perhatian besar dari Kepala Daerah yang pada Pilbup 2010 diusung PDIP, PKS, PKB, PKNU, dan Golkar itu.

Hampir semua kepala daerah di Indonesia menghadapi persoalan yang sama, yakni rendahnya etos kerja pegawai negeri sipil (PNS). Abdullah Azwar Anas pun menghadapi problem tersebut. Untuk mengubah budaya kerja para bawahannya itu, Anas menggandeng ESQ. semua PNS di lingkungan Pemkab Banyuwangi diwajibkan untuk mengikuti training character building ESQ.

Bupati Anas memiliki standar cukup tinggi untuk pegawai di lingkungan Pemkab. Termasuk dalam hal prestasi akademik. Karena itu dalam merekrut calon PNS, Pemkab Banyuwangi mensyaratkan IPK minimal 3,5 (skala 4,0). Awalnya kebijakan itu menuai protes dari sebagian kalangan di Banyuwangi, namun Anas bergeming.

Dengan kualitas SDM tersebut, Pemkab bias melakukan penghematan. Jumlah pelamar tidak lagi membludak seperti sebelumnya. Jumlah PNS yang bias direkrut juga terbatas, hanya 160 orang. Dengan kualitas SDM yang tinggi, tiap PNS dapat mengerjakan banyak hal sekaligus.

Perencanaan pembangunan terbaik

Pemkab Banyuwangi baru saja mendapat Anugrah Pangripta Nusantara 2014. Perencanaan pembangunan di Banyuwangi dinilai terbaik se-Indonesia. Salah satu terobosan Anas dalam perencanaan pembangunan adalah adanya musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) online.

Musrenbang dimulai di tingkat desa dan terintegrasi. Dengan begitu program yang disusun tidak tumpang tindih dan saling melengkapi. Kebijakan tersebut ternyata juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebab, program itu memungkinkan warga Banyuwangi terlibat dalam perencanaan pembangunan.

Pemkab menyediakan pagu indikatif total Rp 100 Miliar. Dalam prosesnya, masyarakat desa langsung tau bahwa usul mereka yang dibahas. Bila disetujui dalam musrenbang kecamatan, pasti akan diakomodasi dalam pendanaan APBD.

Alokasi dana setiap kecamatan berbeda. Indikatornya adalah tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, infrastruktur, indeks pendidikan, dan indeks kesehatan. Jatah kecamatan kota misalnya, hanya Rp. 3 Miliar, sedangkan kecamatan yang lebih luas dan masalahnya lebih kompleks bias mendapatkan diatas Rp. 5 Miliar. Penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan usul warga.

Untuk menambah kepercayaan rakyat, semua usul dan alokasi dana diumumkan secara terbuka lewat website dan papan-papan pengumuman. Alokasi APBD Banyuwangi juga dipasang di baliho-baliho besar. Program itu juga mengantar Banyuwangi meraih Otonomi Award 2014 dari Jawa Pos of Pro Otonomi (JPIP) untuk grand champion kinerja politik.

Terobosan Bupati Anas :

• ·    Membentuk mentalitas PNS dengan menggandeng ESQ. semua PNS wajib ikut training ESQ.
• ·    Rekruitmen CPNS standar IPK minimal 3,5.
• · Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) online. Masyarakat dapat mengecek apakah kepentingannya sudah terakomodasi atau belum.
• ·     Mengadakan pagu indikatif disetiap kecamatan yang nilainya mencapai Rp. 100 Miliar.
• ·     Alokasi APBD diumumkan melalui baliho besar di tempat-tempat strategis.
• ·      Program lahir procot dapat akta. Pelayanan akta kelahiran di rumah sakit.
• ·    Banyuwangi cerdas : beasiswa bagi siswa miskin berprestasi di PTN, beasiswa anak yatim dan siswa asuh sebaya.
• ·      Berdirinya sekolah pilot negeri, politeknik negeri, dan Unair kampus Banyuwangi akan menjadi Universitas Negeri Banyuwangi.
• ·     Banyuwangi dinobatkan sebagai kabupaten yang memiliki perencanaan pembangunan terbaik di Indonesia tahun 2014.
• ·    Ranking kinerja pembangunan nasional Banyuwangi terus meningkat. Pada 2010 peringkat ke 156. Kemudian pada 2013 ranking ke 26, dan pada 2014 ranking 16.
• ·      Tingkat kemiskinan 20,4 persen pada 2010 turun menjadi 9,6 persen pada 2014.

Categories: